Kehadiran bank asing untuk masuk ke Indonesia memberikan persaingan bagi perbankan nasional. Dampaknya, profit bisa tertekan karena banyak pemain besar bermain di dalamnya.

Masuknya bank-bank asing ke Indonesia haruslah ditanggapi dengan serius oleh pihak regulator dalam hal ini Bank Indonesia dan juga industri perbankan nasional. Tentunya bank-bank asing tersebut sudah dapat dipastikan membawa sistem dan business strategy yang terbaik yang telah mereka implementasikan sekian lama di negara mereka. Oleh karena itu bank-bank nasional khususnya bank-bank pemerintah harus bisa bersaing lebih kompetitif lagi to win the competition in the industry.

Akan sangat tragis apabila 10 tahun mendatang kita melihat bahwa bank terbesar di negeri kita sendiri dimiliki oleh asing. Dengan demikian ada beberapa critcal notes yang penulis ingin sampaikan untuk memperkuat posisi perbankan nasional kita ke depan.

Pertama, Pemerintah dan BI harus secara progressive mengeluarkan regulasi yang supportive terhadap Bank-bank nasional agar bisa bersaing secara kompetitif dengan bank-bank asing. Hal ini telah di perhatikan oleh BI di mana salah satu regulasi dari BI adalah akan mewajibkan cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia berubah menjadi badan hukum perseroan terbatas (PT) untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan. Dengan demikian bank asing akan tunduk dengan ketentuan hukum perusahaan di Indonesia.

Langkah ini menjadi concern BI karena keberadaan bank asing yang beroperasi di tanah air kian banyak dan cukup kompleks. Di samping itu, pemerintah dan BI juga harus memperhatikan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia agar regulasi mengenai tax insentif untuk perbankan syariah harus segera digodok agar mampu mendorong industri perbankan syariah meningkatkan kinerjanya.

Kedua, Perbankan Nasional khususnya bank plat merah harus mampu memberikan servis yang berkualitas kepada masyarakat. Kalau dulu bank-bank pemerintah terkenal dengan servisnya yang lambat, bertele-tele, tetapi sekarang penulis bangga. Perbankan nasional sudah mulai mereformasi kualitas servis yang diberikan kepada nasabah.

Kualitas servis yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas customer. Hal ini sudah dicapai oleh Bank Mandiri dengan meraih “The Best Bank Service Excellence Award” pada tahun 2007 dan 2008.

Prestasi Bank Mandiri ini agar bisa dipertahankan ke depan dan menjadi lokomotif penggerak serta dapat memotivasi bank nasional lainnya untuk memberikan kualitas servis yang terbaik kepada nasabahnya. Apabila servis yang diberikan mengecewakan bank-bank nasional harus bersiap-siap nasabah mereka direbut oleh bank-bank asing lainnya yang sudah memiliki senjata pamungkas untuk menaikkan pangsa pasar mereka di Indonesia.

Ketiga, bank-bank nasional yang sudah listed di pasar saham harus meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat meningkatkan nilai Kapitalisasi pasarnya (Maket
Capitalization). Semakin besar nilai Market Capitalization suatu perusahaan terbuka hal ini mununjukkan indikasi yang baik. Sebab, selain kinerja keuangan dan reputasi perusahaan tersebut di nilai outstanding market capitalization yang tinggi dapat menyulitkan pihak lain untuk membeli perusahaan tersebut.

Oleh karena itu bank-bank nasional harus mampu meningkatkan market capitalization mereka agar tidak mudah untuk dibeli asing karena dengan tingginya marke capitalization bank tersebut. Maka Price to book value (PBV) akan tinggi pula dengan kata lain lebih tinggi nilai market capitalization suatu bank. Lebih mahal harga bank tersebut untuk diakusisi atau di beli.

Dengan beberapa prestasi bank nasional yang membanggakan ini baik BUMN dan swasta seperti Bank Mandiri dan BCA yang market capitalization mereka sudah mencapai USD 10 miliar di tahun 2009 dan yang cukup membanggakan kedua bank nasional tersebut masuk ke dalam top bank kategori bank dengan market capitalization di atas USD 10 milliar sebagai Large Regional Players di Asia bersama dengan Hang Seng Bank (Hong Kong), KB Financial Group (Korsel), DBS bank, UOB Bank, dan OCBC bank yang ketiganya dimiliki oleh Singapura dan Maybank Malaysia (Sumber: Bloomberg).

Walaupun banyak dan kompleksnya pemain asing yang masuk dalam persaingan industri perbankan nasional dengan adanya regulasi yang supportive dari pemerintah dan BI perbankan nasional kita masih tetap bisa exist dan menunjukkan taringnya selama memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah. Selain itu tindakan kejahatan perusahaan harus dihapuskan dalam manajemen perbankan nasional. Seperti praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dan, hal yang perlu diperhatikan juga ialah untuk strategi ke depan. Bank-bank nasional tidak hanya harus fokus kepada peningkatan Net Interest Income saja. Tetapi, juga harus meningkatkan portfolio Fee Based Income-nya dan juga harus berani berinvestasi dan menyalurkan pembiayaan di high return businessess seperti salah satunya ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dengan demikian perbankan nasional dapat berperan dan berkontribusi meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya sektor riil dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak yang sesuai dengan inti dan tujuan dari UU perbankan No 7 tahun 1992/ No 10 tahun 1998.

Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia (BI) melihat tidak bisa melarang bank-bank itu masuk ke Indonesia. Maklum kita sudah mengeluarkan regulasi bahwa asing boleh mengakuisisi bank lokal sebesar 99 persen. Namun kedatangan mereka, sekaligus membuat profit perbankan kita tertekan, karena makin banyak pemain besar yang bermain di dalamnya,” ungkap Deputi Gubernur BI Darmin Nasution di Gedung BI Jakarta,Jumat (23/10/2009).

Lanjut Darmin, BI pun tidak dapat menjilat ludah sendiri atas regulasi yang telah dikeluarkan. Karena bisa dianggap tidak konsisten terhadap regulasi tersebut. Bahkan bisa timbul masalah jika harus merubah regulasinya.

Sebelumnya, BI memperbolehkan asing memiliki maksimal 99 persen saham bank nasional. Dengan regulasi tersebut, perbankan asing terutama Malaysia begitu ekspansif dalam akuisisi bank nasional.

Paling terbaru, bank asal Malaysia RHB Capital akan mengakuisisi sekira 80 persen Bank Mestika Dharma. Setelah menuntaskan akusisi tersebut, RHB Capital akan menambah kepemilikannya hingga 90 persen.

Proses akuisisi tersebut melengkapi bank yang telah diakusisi oleh bank asal Malaysia sebelumnya. Yaitu Malayan Banking (Maybank) yang membeli PT Bank Internasional Indonesia. Serta CIMB Group Holding Berhard yang membeli PT Bank Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga).
Bank asing seperti ANZ (Australia), Standard Chartered Bank, HSBC, Barclays yang berasal dari Inggris, Rabobank (Belanda), Texas Pacific dan Mercy Corp (Amerika), ICBC (China), State Bank of India (India), Tokyo Mitsubishi (Jepang) dan IFC (Korea Selatan) adalah beberapa bank asing dengan kepemilikan saham terbesar di beberapa perbankan Nasional.

Tidak hanya itu, ternyata ada State Bank of India (SBI) yang berniat akan mengakuisisi bank di Indonesia yang memiliki aset sekitar USD100 juta atau sedikit di bawah Rp1 triliun.
Tidak Ketinggalan juga industri perbankan syariah di tanah air akan kedatangan pesaing dari Timur Tengah. Seperti Kuwait Finance House (KFH) salah satu Islamic Bank terbesar di Kuwait. Tidak hanya KFH saja yang berminat tetapi menurut Deputi Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI Mulya Siregar juga mengatakan ada dua investor Timur Tengah yaitu Albarkah dan Asian Finance Bank yang sangat tertarik untuk membeli bank lokal. “Mereka sudah datang ke kita dengan rencana mereka akan membeli bank lokal dan dikonversi ke syariah,” ujar Mulya (www.detikfinance.com, 7 Desember 2009).

Ada beberapa hal yang membuat bank asing tersebut berminat untuk berinvestasi di Indonesia. salah satu contributing factor yang significant adalah tingginya Net Interest Margin (NIM) perbankan di Indonesia. Kalau di negara mereka bank asing tersebut hanya bisa mendapatkan NIM maksimal sebesar 2-3%. Tetapi, di Indonesia industri perbankan nasional bisa meraih NIM dengan rata-rata sebesar 6%.

Sebut saja beberapa bank plat merah terbesar di tanah air. Untuk bulan September 2009 Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah berhasil meraup NIM sebesar 9,1%, Bank Nasional Indonesia (BNI) 6,1%, dan Bank Mandiri (BMRI) 5,2%. Dan, beberapa bank-bank yang termasuk dalam bank 10 besar di Indonesia seperti Danamon 8,2%, Bank Central Asia (BCA) dengan NIM 6,6%, CIMB Niaga 6,6%, Citibank 6,6%, BII Maybank 5,8%, Permata 5,5%, dan Panin dengan perolehan NIM sebesar 4,7% (Laporan Keuangan Publikasi Bank dan Bank Indonesia, diolah).

Sebenarnya itu bukan kali pertama SBI mengincar perbankan nasional. Tahun 2006 lalu, SBI telah mengakuisisi 76 persen saham Bank Indomonex yang kini berganti nama menjadi Bank SBI Indonesia. Nantinya SBI akan menggabungkan bank lokal yang diakuisisinya dengan Bank SBI Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, SBI mengincar empat bank lokal sekaligus.

Implikasi Penataan Lanskap Perbankan Indonesia

KRISIS ekonomi yang melanda Indonesia sejak medio 1997 telah memberi pelajaran berharga bagi kalangan dunia usaha di Indonesia, termasuk perbankan. Ribuan pelaku bisnis mengalami kebangkrutan dan kemunduran usaha karena gagal mengantisipasi krisis yang bertubi-tubi. Dalam kurun waktu enam tahun ini, berbagai langkah taktis sudah dilakukan dan hasilnya sudah tampak nyata, paling tidak jika dilihat dari berbagai indikator makro-ekonomi Indonesia. Ini merupakan hasil jerih payah pemerintah melalui sejumlah kebijakan ekonomi dan keuangan untuk mendorong dunia usaha cepat pulih dari keterpurukan.

HUBUNGAN saling ketergantungan (interdependensi) yang sedemikian erat antara sektor riil dan perbankan mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat terobosan dan komprehensif agar kedua sektor dapat secepatnya pulih seperti sedia kala.

Tulisan singkat ini akan menyoroti kemungkinan perubahan lanskap atau peta perbankan nasional, baik sebagai dampak perubahan strategi bisnis bank maupun sebagai antisipasi terhadap cetak biru Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dikeluarkan Bank Indonesia, 9 Januari 2004.

Berbagai pihak berpendapat, salah satu upaya efektif untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah menyehatkan perbankan nasional. Dengan kondisi perbankan yang tidak sehat, ditengarai oleh besarnya angka pinjaman bermasalah (non-performing loan/NPL) dan angka kredit macet (bad debt), akan sulit bagi perbankan untuk mengoptimalkan peran sebagai lembaga intermediaris.

Sementara itu, ribuan perusahaan gulung tikar atau dipailitkan oleh Pengadilan Tata Niaga atas tuntutan lembaga- lembaga kreditor melalui proses litigasi dan sebagian lainnya terpaksa harus “dirawat inap” di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Bank-bank yang kinerjanya buruk tetapi masih mungkin diselamatkan diambil alih BPPN. Bank-bank ini dikenal dengan sebutan bank take-over (BTO). Sementara bank-bank yang tidak mungkin diselamatkan, tidak ada jalan lain kecuali dilikuidasi (dikenal dengan sebutan bank dalam likuidasi/BDL) dan dibekuoperasikan (bank beku operasi/BBO).

Kondisi seperti ini membawa dampak lebih lanjut pada terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor riil dan sektor perbankan dengan segala implikasi sosial ekonominya.

Berdasarkan peta permasalahan itu, pemerintah menempuh kebijakan strategis di sektor perbankan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Kebijakan ini adalah restrukturisasi perbankan yang salah satu elemen vital di dalamnya mencakup program rekapitalisasi yang menelan biaya sekitar Rp 640 triliun.

Restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh bank-bank rekap pada garis besarnya terdiri atas dua hal pokok, yakni restrukturisasi keuangan dan restrukturisasi operasional.

Restrukturisasi keuangan mencakup upaya peningkatan profitabilitas, pengelolaan risiko kredit untuk menekan NPL, kepatuhan pada aturan main terutama batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan net open position (NOP). Selain itu, pertumbuhan dana dan pinjaman, restrukturisasi dana dan pinjaman, peningkatan marjin, peningkatan fee based income (FBI) dari pendapatan fee dan pembiayaan perdagangan (trade financing), efisiensi operasional, penambahan modal, dan ekspansi kredit baru.

Di sisi restrukturisasi operasional dilakukan berbagai aktivitas, yaitu implementasi pengelolaan risiko (risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional), restrukturisasi aset, terutama melalui restrukturisasi kredit; implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), implementasi strategi bisnis secara fokus, peningkatan efisiensi operasional, pelaksanaan program divestasi; dan pengembangan teknologi informasi.

Upaya perbankan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut membawa hasil cukup menggembirakan, di mana saat ini bank-bank sudah melakukan aktivitasnya secara normal, khususnya dalam ekspansi kredit.

Reorientasi bisnis

Pada galibnya, krisis ekonomi telah memberikan pelajaran berharga bagi kalangan perbankan untuk melakukan reorientasi strategi bisnisnya, sekaligus mereposisi dirinya sehingga lebih siap menghadapi perubahan lingkungan usaha.

Bagi kelompok bank rekap, reorientasi bisnis sudah termasuk dalam program restrukturisasi operasional. Intinya, mendorong bank lebih fokus dalam mengelola bisnis berdasarkan cakupan bisnis (scope of business) dan jangkauan operasional (coverage of geographic). Dari kedua kriteria bisa diidentifikasi bisnis inti (core business) dan tipe atau jenis bank.

Dari segi scope of business, jika sebuah bank memiliki kekuatan dalam pengelolaan bisnis ritel (retail banking), seyogianya bidang ini menjadi core business-nya. Bagi bank yang mempunyai keunggulan dalam bisnis korporat (corporate banking), sebaiknya bidang ini yang menjadi core business-nya. Sejauh ini bank-bank tidak atau belum membedakan core business karena baik bisnis ritel maupun korporat secara bersamaan dikelola bank-bank.

Fenomena lain yang juga menarik adalah adanya beberapa bank yang mulai mengembangkan bisnis perbankan mikro (micro-banking) karena adanya segmen pasar lebih kecil di bawah bisnis ritel. Dari aspek pemasaran, pilihan masuk ke bisnis mikro merupakan jawaban atas terdiferensiasinya pasar.

Sementara dari segi jangkauan operasional, bank-bank bisa dibedakan menjadi tiga tipe. Pertama, bank berskala internasional (international bank) karena jangkauan operasionalnya mencapai pasar di luar negeri. Ini dibuktikan dengan keberadaan cabang-cabang di luar negeri. Sebagian besar bank pemerintah dan bank swasta nasional papan atas yang memiliki cabang di luar negeri mungkin termasuk kelompok bank berskala internasional.

Khusus bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia, jelas eksistensi mereka masuk ke dalam kategori bank berskala internasional. Bahkan fenomena belakangan ini menunjukkan agresivitas beberapa bank asing dalam membuka outlet-outlet baru di kota-kota besar di Indonesia.

Sebagai bank berskala internasional, produk dan jasanya harus mampu memenuhi kebutuhan nasabah global (global consumer) dengan standar internasional. Untuk itu, bank- bank berskala internasional memiliki hubungan yang luas dengan bank-bank asing sebagai bank koresponden. Keberadaan bank koresponden adalah untuk mendukung kelancaran aktivitas perbankan internasional yang dikelola oleh bank-bank lokal tadi.

Kedua, bank berskala nasional (national bank) dengan jangkauan operasional mencakup wilayah teritorial Indonesia (domestik), ditandai dengan keberadaan cabang-cabang di daerah-daerah. Sebagian besar bank swasta nasional kelas menengah bisa dikategorikan dalam kategori bank ini.

Ketiga, bank berskala lokal atau kedaerahan dengan jangkauan operasional hanya mencakup suatu daerah tertentu (regional bank), misalnya provinsi atau kabupaten. Ada pula yang menyebut bank berskala lokal sebagai community bank karena hanya melayani kebutuhan nasabah dalam suatu daerah tertentu.

Bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk bank dalam kategori ini. BPD ada di setiap provinsi sehingga jangkauan operasionalnya sudah jelas meng-cover satu provinsi. Bank Nagari di Padang, Sumatera Barat, juga termasuk bank berskala lokal.

Dalam lingkup lebih kecil, yakni kabupaten atau kota, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa dimasukkan ke dalam kategori bank berskala lokal atau level lebih rendah, yakni rural bank.

Pengklasifikasian bank-bank ke dalam kategori bank internasional, bank nasional, dan bank lokal, atau bahkan rural bank tidak dengan sendirinya memilah status bank antara devisa dan nondevisa. Sebab, hal ini lebih menyangkut pada status suatu cabang yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) dengan kriteria tertentu. Status bank devisa menunjukkan bank tersebut diizinkan melakukan transaksi perbankan internasional.

Dalam praktik di lapangan, sangat wajar terjadi persaingan terbuka antara bank berskala internasional, nasional, dan lokal. Ini wajar mengingat tiadanya peraturan yang membatasi ruang gerak operasional bank. Hanya secara natural setiap bank biasanya memiliki keunggulan masing-masing yang bisa menjadi daya tarik untuk menggugah minat nasabah. Penentu kemenangan dalam persaingan ada di tangan nasabah yang akan memanfaatkan dan merasakan langsung serta menilai kelengkapan produk dan jasa (features), kualitas layanan, penentuan harga atau tarif (pricing), dan keamanan.

Nasabahlah yang akan menilai dan menentukan bank yang akan dipilih. Dalam setiap kategori bank yang disebutkan tadi, lazimnya akan memunculkan satu bank yang dianggap sebagai leader bank karena penguasaan pangsa pasarnya yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank pesaingnya.

Leader bank ini pada umumnya mampu menampilkan diri sebagai bank yang sangat kompetitif (high competitive bank) dalam arti memiliki keunggulan spesifik yang tidak dimiliki bank pesaing. Ada pula yang menyebut leader bank dengan istilah lain, yakni back-bone bank, karena bank dimaksud mampu menjadi pemuka pasar.

Keunggulan bank yang spesifik ini bisa karena kelengkapan produk, kualitas layanan, jangkauan operasional, kompetensi sumber daya manusia, soliditas manajemen, dan masih ada lagi unsur-unsur keunggulan spesifik tersebut. Pada umumnya bank-bank yang memiliki aset besar memiliki keunggulan spesifik sehingga mereka mampu menampilkan diri menjadi core bank. Jika demikian, bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta nasional papan atas dengan nilai aset yang besar termasuk kategori core bank.

Dari uraian di atas, lanskap atau konfigurasi perbankan Indonesia akan mencakup bank berskala internasional, nasional, dan lokal. Lalu, terkait dengan konsep API yang dikembangkan oleh BI, di mana bank-bank diwajibkan memiliki modal minimum Rp 100 miliar, hal ini bakal membawa konsekuensi bagi perbankan.

Pertama, akan terjadi merger alamiah antarbank untuk memperbesar modal bank. Kedua, akan masuk investor atau pemilik baru yang mampu menambah modal bank dengan konsekuensi masuknya investor asing. Ketiga, akan terjadi proses akuisisi oleh bank bermodal besar terhadap bank bermodal pas-pasan. Keempat, akan terjadi likuidasi alamiah (self liquidation) apabila bank tidak mampu memenuhi ketentuan modal minimum.

Saat ini terdapat 53 bank dengan modal di bawah Rp 100 miliar. Hal ini membawa implikasi empat konsekuensi di atas. Tidak hanya itu. Kalangan perbankan juga harus menentukan sikap ke mana arah bank yang dikelolanya akan menuju dengan bertumpu pada kekuatan modal dan aset.

Jangan sampai bank berskala regional mencoba bersaing secara head to head dengan bank berskala nasional atau internasional. Dengan kata lain, reorientasi fokus dan strategis bisnis harus dilakukan agar bank tersebut mampu menjadi pemenang di kelasnya.

“The winning sector”

Salah satu fenomena menarik saat ini yang berpengaruh pada lanskap perbankan nasional adalah maraknya bank-bank memasuki bisnis perbankan ritel. Minat ini dilandasi fakta, di masa krisis bisnis ini mampu bertahan sehingga menjadi the winning sector.

Sementara dari pemikiran analitis, bisnis ritel memiliki prospek yang baik, terutama dengan akan diimplementasikannya otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dengan otonomi daerah, diperkirakan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah- daerah yang dari perspektif perbankan akan menjadi lahan bisnis potensial, terutama untuk bisnis ritel.

Untuk mengantisipasi hal ini, boleh jadi bank-bank akan memberikan kewenangan lebih besar kepada wilayah-wilayah dan cabang-cabang dalam melakukan aktivitasnya. Dengan kata lain, proses regionalisasi perbankan dalam konteks pendelegasian wewenang akan menjadi fenomena umum.

Namun, fenomena maraknya bank-bank mengelola bisnis ritel ini seyogianya tidak menimbulkan “perang terbuka” yang bersifat kanibalisme, yang justru menghambat perkembangan bisnis tersebut. Dari perspektif bisnis, jauh lebih baik apabila masing-masing bank menentukan bidang bisnis yang akan dimasuki berdasarkan sektor dan geografisnya.

Dengan strategi bisnis seperti itu, masing-masing bank bukan saja akan tetap bertahan, tetapi mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (sustainable growth). Tentu pilihan strategi bisnis terpulang kembali kepada visi dan misi masing-masing bank.

Bank Kecil di Bawah Lindungan Bank Asing

Menjelang tutup tahun 2006, bank skala kecil dan bersifat lokal ramai-ramai mencari perlindungan bank asing untuk tetap bisa mengikuti peta Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 2010. Tidak tanggung-tanggung, bank-bank kecil ini menggandeng bank asing dari mancanegara yang diharapkan bisa segera menyuntik modal dan melakukan alih teknologi. Tercatat nama Rabobank dari Belanda, ACOM Co.Ltd dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd dari Jepang, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dari Cina, State Bank of India dan Bank of India (BoI) dari India, dan Bank Commonwealth dari Australia. Pengamat perbankan Fendi Susiyanto menilai, meskipun bank asing ini hanya membeli bank kecil, namun itu merupakan langkah strategis untuk bisa masuk ke pasar perbankan di Indonesia. “Kalau ada pilihan, tentu mereka ingin membeli bank besar, tapi yang tersedia bank kecil, dan ini dianggap sebagai modus entry untuk masuk, karena prospek perbankan di Indonesia masih sangat besar,” kata Fendi ketika dihubungi detikcom, Selasa (12/12/2006). Buat bank-bank kecil, masuknya investor strategis merupakan penyelamat untuk melakukan konsolidasi seperti yang dianjurkan Bank Indonesia (BI). “Merger mereka agak susah karena sulit menggabungkan visi bisnis, akhirnya investor strategis menjadi pilihan yang tepat,” kata Fendi. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 130 bank. Padahal yang ideal, menurut Fendi, bukan jumlah bank yang banyak, tapi lebih penting memperbanyak cabang bank untuk memperkuat industri perbankan nasional. Masuknya bank asing ini, menurut Fendi, tidak menjadi ancaman pemain asing yang lebih dulu menguasai bank-bank besar. Bank besar seperti Bank Central Asia (BCA) kini dimiliki Farralon, Bank Internasional Indonesia (BII) dan Bank Danamon Indonesia milik Temasek. Bank Lippo dan Bank Niaga milik pengusaha Malaysia Khazanah dan Commerce Asset Holding Berhard, Bank Permata milik Standard Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk, Bank Bumiputera milik pengusaha Malaysia Tun Daim Zainuddin. “Mereka punya segmen yang berbeda, jadi untuk saat ini tidak akan terjadi persaingan secara langsung,” katanya. Fendi mengingatkan, BI harus mengawasi lebih ketat masuknya bank asing membeli bank lokal yang harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Bank asing diminta untuk berkomitmen membantu proses API dengan melakukan tambahan modal dan transfer teknologi. “BI harus mengawasi perjanjian jual beli (SPA) dengan ketat. Jangan sampai yang masuk itu pedagang setelah untung mereka keluar dan menjual lagi banknya,” tutur Fendi. Sejumlah bank kecil yang tahun ini melakukan aliansi stretegis adalah, Rabobank Group yang berkedudukan di Belanda membeli saham Bank Haga dan Bank Hagakita milik grup Djarum. ACOM Co.Ltd dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) membeli 75,41 persen saham PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang berbasis di Bandung. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) membeli saham Bank Halim Indonesia milik bos Gudang Garam Rahman Halim, yang berbasis di Surabaya. State Bank of India (SBI), juga telah masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi saham Bank IndoMonex. Bank asal Australia, Commonwealth Bank sudah melakukan perjanjian jual beli saham dengan PT Bank Arta Niaga Kencana Tbk (Bank ANK) Bank of India (BoI) mengakuisisi 76 persen saham PT Bank Swadesi Tbk.

Sumber :
http://www.kompas.co.id
http://suarapembaca.detik.com/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id
http://www.detikfinance.com