Pengertian wilayah pesisir yang baku sampai sekarang belum jelas tergantung sungguh pada batasan penggunaannya.  Berbagai negara juga memandang batasan wilayah pesisir yang berbeda-beda pula.  Untuk kita di Indonesia, sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Tehnis I MREP di Manado pada tahun 1994, yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara darat dan laut, dimana ke arah laut mencakup perairan laut sejauh 12 mil dari garis pantai pada saat surut terendah, dan ke arah darat meliputi seluruh atau sebagian wilayah desa yang berbatasan langsung dengan garis pantai.

Secara alamiah kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu antara aktivitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut.  Kawasan pesisir merupakan tempat pendaratan ikan serta berbagai sumberdaya laut maupun aliran sumberdaya lainnya untuk kemudian dialirkan ke daratan.  Dari arah daratan mengalir sumberdaya untuk disalurkan lewat laut (dan juga udara) melalui kawasan-kawasan pesisir.  Akibatnya, kawasan pesisir secara global telah cenderung menjadi konsentrasi aktivitas perekonomian dan peradaban manusia.  Kawasan pesisir dalam kenyataannya manampung sekitar 60% populasi dunia.  Secara historis, kawasan pesisir telah menjadi hamparan konsentrasi berbagai kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan global.

Dalam kacamata ekonomi wilayah, berbagai kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki location rent yang tinggi.  Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh rent lokasi (location rent), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya, yakni : ricardian rent, environment rent, dan social rent.  Ricardian rent adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (suitibility) untuk berbagai aktivitas budidaya tambak, kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya.  Environmental rent kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan social rent menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial.  Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan berbagai kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu.

Di dalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya location rent dan ricardian rent yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapatkan penilaian yang semestinya.

Di dalam struktur pembangunan daerah, suatu kawasan pesisir dinilai strategis secara ekonomi jika memiliki potensi sentrifugal di dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah.  Dalam pengertian, dinamika perkembangannya sangat menentukan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya, menentukan pertumbuhan wilayah-wilayah di sekelilingnya secara lintas pelaku (tidak sebatas kehidupan ekonomi kelompok masyarakat tertentu).  Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

  • Basis ekonomi (economic base) wilayah yang tumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbarui (domestic renewable resources).  Aktifitas wilayah berbasis bukan sumberdaya domestic (foot loose) akan cenderung tidak stabil, rentan dan sangat tergantung pada dinamika eksternal.  Sedangkan tumpuan pada sumberdaya tak terbarui (non renewable resources) tidak menjamin pembangunan yang sustainable seiring dengan berkurangnya sumberdaya yang menjadi tumpuannya.
  • Memilki keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (forward linkage) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan, sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda (multiplier effect) terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah yang bersangkutan.  Tingkat backward linkage, (keterkaitan dengan sektor-sektor penunjang sektor bisnis) dan forward linkage (keterkaitan dengan sektor-sektor pengolah, jasa dan sebagainya yang memanfaatkan output sektor basis) yang lebih rendah dari potensi yang dimiliki daerah menciptakan kebocoran wilayah (regional linkages).  Akibatnya, potensi pertumbuhan yang dimiliki akan ”dinikmati” oleh wilayah lainnya, walaupun wilayah lain tersebut memiliki keunggulan  yang lebih baik.  Kebocoran wilayah di sentra-sentra produksi ikan di kawasan pesisir juga banyak bersumber dari proses penyusutan (secara kuantitas dan kualitas) yang pada semestinya.  Tidak berkembangnya industri-industri penunjang dan pengolahan hasil tangkapan/budidaya ikan di sentra-sentra produksi ikan menyebabkan berbagai wilayah pesisir mengalami kebocoran wilayah yang sangat masif.
  • Efek Ganda (multiplier effect) yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah.  Keterkaitan yang signifikan dengan aktifitas ekonomi masyarakat hanya dapat terjamin pada struktur usaha yang terhindar dari bentuk-bentuk monopoli-oligopoli ataupun dari struktur pasar yang monopsoni-oligopsoni.  Struktur pajak/retribusi yang tidak tepat serta berbagai bentuk misleading policy yang sekilas nampak ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor yang secara kuantitas sangat besar namun sebenarnya memiliki tingkat rent yang rendah pada gilirannya malah akan menurunkan daya kompetisi wilayah (regional competitive advantage) dan secara jangka menengah dan panjang akhirnya malah akan menurunkan PAD.  Struktur kebijakan (struktur insentif) harus diarahkan agar mendorong daya kompetitif dan menjamin multiplier yang tinggi terhadap penyedia lapangan kerja dan penerimaan rumah tangga (bukan hanya penerimaan sektor usaha).
  • Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (intra and inter-regional interactions) akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian (uncertainty).  Untuk itu sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informasi yang umumnya merupakan sektor-sektor publik dimana sektor non pemerintah masih belum memiliki insentif atau kapasitas, perlu dikembangkan.
  • Terjadinya learning process secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan.  Proses ini harus terus dikembangkan melalui berbagai bentuk proses dialog dan networking lintas stakeholders sebagai bentuk pengembangan social capital, disamping pengembangan human, natural and man-made capital.



Oleh : Syaifurrahman Salman dan Edi Susilo M. Hasan