Bagaimana saudara menyikapi krisis listrik terhadap PLN (pemadaman listrik secara bergilir di Indonesia khususnya Jawa-Bali) dikaitkan dengan etika bisnis?

Menurut saya, kesadaran masyarakat akan pemakaian listrik yang berlebihan mampu mengurangi pasokan listrik dari PLN. Secara kebutuhan, listrik memang sangat diperlukan keberadaannya. Adanya pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan oleh PLN memang dapat menimbulakan dampak yang kurang baik bagi sebagian besar masyarakat. Akibatnya, banyak pengusaha-pengusaha menengah yang merugi akibat pemadaman listrik bergilir. Jika diperhatikan, pemadaman listrik sering terjadi hampir 6 jam lamanya pada saat giliran. Mungkin bagi PLN bukan waktu yang cukup lama untuk memadamkan listrik bergiliran tersebut, akan tetapi bagi masyarakat waktu tersebut cukup sangat lama.

Bukan hanya Jawa-Bali yang mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Rupanya menurut uraian pendapat dari teman saya Hima Devega yang sedang berada di Padang juga merasakan hal yang sama. Bahkan menurutnya, pemadaman listrik secara bergilir itu lebih parah. Dalam seminggu di Padang bisa mendapatkan giliran pemadaman listrik sebanyak 2 kali, kadang malah dalam sehari juga bisa terjadi 2 kali pemadaman. Ckck,,hal yang sangat ironi bukan?

PLN melakukan upaya mengenai krisis listrik ini di antaranya dengan menghimbau masyarakat menghemat pemakaian listrik, mengurangi komsumsi listrik. Namun, himbauan ini kurang mendapat sambutan di masyarakat karena pemerintah dalam hal ini departemen dan instansi yang ada, justru boros dalam menggunakan listrik. Banyak gedung-gedung pemerintah yang lampu dan AC-nya masih menyala padahal sudah tidak ada orang. Kesadaran untuk hemat listrik itu masih lemah di kalangan aparat pemerintah.  Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menambah pasokan listrik lewat proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW) dengan dominasi pembangkit listrik berbahan bakar batubara (PLTU). Sejak 2006, sekitar 34 proyek PLTU yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa dicanangkan. Pengerjaan proyek ini tidak berjalan mulus karena komitmen pendanaan dari lembaga keuangan beberapa negara seperti Tiongkok mengalami renegosiasi akibat krisis ekonomi.