Istilah neoliberalisme tiba-tiba saja menjadi wacana hangat di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika Boediono secara mengejutkan diajukan sebagai cawapres SBY dalam pilpres mendatang. Neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.

Paham neoliberal awalnya berangkat dari diskursus yang berkembang di kalangan ekonom di Washington DC, yang terdiri atas IMF, Bank Dunia, dan Depkeu AS, untuk menyikapi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin pada pertengahan 1980 dan berulang lagi pada 1994, dan menghasilkan Konsensus Washington (Williamson:1994), yang intinya disarikan dalam tiga pilar penting, yaitu: (I) Kebijakan fiskal yang disiplin dan konservatif, (II) Privatisasi BUMN, dan (III) Liberalisasi pasar (Stiglitz: 2002). Wujud neoliberalisme secara lebih jelas dapat diketahui melalui ciri-cirinya:

– Kekayaan terpusat pada sekelompok orang ataupun sindikat bisnis raksasa.

– Mati dan lumpuhnya fungsi negara dalam layanan publik.

– Privatisasi atas semua sektor layanan publik (pendidikan dan kesehatan).

– Semua kekuatan kritis menghamba pada rezim pasar (media, intelektual, dan gerakan sosial).

Melalui ciri-ciri tersebut diketahui bahwa sifat dasar dari sistem neoliberalis adalah diskriminatif. Hal ini disebabkan keberpihakannya kepada kalangan pemilik modal saja. Bahkan lebih dari itu, kegiatan ekonomi yang dijalankan hanya semata-mata untuk meraih materi, terlepas dari nilai-nilai transendental, yang menjadi pemicu terabaikannya nilai-nilai etika dalam berbisnis. Untuk itulah kiranya, dalam aktivitas ekonomi saat ini sudah saatnya untuk memasukkan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika bisnis inilah yang membuat aktivitas ekonomi dapat berhasil dengan baik.

Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, dengan mengubah pandangan dunia tentang  etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Karena tanpa etika bisnis, para penguasa dan pebisnis akan menjadi tidak terkendali dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis:

– Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya.

–  Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat.

– Bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya.

Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan saling percaya, kegiatan bisnis akan berkembang baik. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatanbisnis yang seimbang, selaras, dan serasi.

Neoliberalisme dan Etika Bisnis dalam Persaingan Usaha

Sebagai bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal, neoliberalisme ikut memicu lahirnya permusuhan antara pengusaha dan pekerja atau antara majikan dan buruh. Menciptakan ketidakdamaian antara pemilik modal dan pekerjanya, yang ditandai dengan penindasan terhadap kaum buruh dengan upah buruh yang masih jauh dari kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab, yang diterima pekerja di Indonesia baru merupakan upah minimum regional (UMR).

Dalam pasar bebas, para pengusaha tidak lagi saling peduli satu sama lain, dan berlomba mempertahankan kepentingannya. Sehingga, keberadaan etika bisnis menjadi tidak penting lagi dan tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi para stakeholder-nya tidak lagi dapat dicapai. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin tertindas, karena persaingan usaha menjadi tidak seimbang.

Padahal telah terbukti, bagaimana ketahanan para pelaku-pelaku UKM dalam menghadapi krisis ekonomi global. Sementara sekelompok kecil pemodal besar, yang mendapat banyak kemudahan fasilitas dari pemerintah justru terpuruk oleh krisis global. Terlihat bahwa pemerintah melalui regulasinya lebih berpihak pada pemilik modal demi mengejar persentase pertumbuhan yang tinggi. Kesemuanya ini mengindikasikan telah terabaikannya etika bisnis sebagai acuan bagi para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan usaha.

Kondisi ini akan semakin diperparah lagi jika neoliberalisme diterapkan. Negara kita akan semakin terpuruk. Karena ekonomi neoliberal selalu ditandai dengan tiga penyakit kronis, yaitu pengangguran, kemiskinan yang berdampak pada meningkatnya kriminalitas dan kesenjangan.

Secara umum, dampak yang ditimbulkan dari neoliberalisme adalah:

– Semua layanan publik menjadi mahal (tingginya ongkos kesehatan dan pendidikan).

– Membesarnya kekayaan berbagai sektor usaha global.

– Kesenjangan yang makin melebar (kaya-miskin), di mana pekerja tidak mendapat perlindungan dari negara.

– Konflik meluas bukan hanya pada kaya-miskin, melainkan antarkelompok miskin.

– Munculnya gagasan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Adapun perlawanan yang dapat dilakukan terhadap isu neoliberalisme, antara lain: (I) Melakukan pendidikan kritis dan kampanye tentang ekonomi pasar dan peta kekuatan modal, (II) Mendorong lahirnya organisasi sosial yang berbasis sosial plural, (III) Menuntut kembalinya fungsi negara sebagai penyedia layanan publik yang murah sekaligus bermutu, (IV) Membuat media pencerahan sebagai lawan dari wacana dominan neoliberal, (V) Mendorong aksi-aksi massa yang memanfaatkan sentimen keadilan dan ekonomi rakyat, (VI) Memanfaatkan kekuatan sosial untuk mendorong tuntutan progresif, dan (VII) Menciptakan basis logistik yang mandiri.

Berbagai uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa neoliberalisme pada dasarnya tetap sangat memuliakan mekanisme pasar, namun campur tangan negara, walaupun diakui diperlukan, harus tetap dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman bekerjanya mekanisme pasar. Jadi, apakah pilihan neoliberalisme itu baik, sesat, atau jahat, silakan simpulkan sendiri.

Oleh: Prof Dr Hj Ernie Tisnawati Sule SE MSi

Penulis: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran

Sumber: Harian Republika, Senin 06 Juli 2009