Karena sudah sampai pada titik yang cukup mengkhawatikan. Menteri Pendidikan Nasional akhirnya memutuskan untuk mengumumkan puluhan institusi pendidikan atau program (PTS) yang dianggap ilegal. Masalah ilegal atau tidak juga diperdebatkan dalam hal pemberi jasa konsultasi skripsi, tesis, dan disertasi walaupun belum mencapai taraf yang merisaukan masyarakat.

Jasa konsultasi skripsi tumbuh bak jamur. Layanan meningkat menjadi jasa pemrosesan data statistik dengan program komputer. Lama kelamaan, jasa meningkat sampai memilihkan judul, menyediakan data, bahkan sampai membuatkan secara penuh suatu skripsi. Usaha ini tentunya mempunyai modal dasar yaitu kumpulan skripsi yang mencakupi berbagai bidang studi dan topik, jurnal (kopian atau asli), dan basis data. Jadi keterampilan mengumpulkan data telah diambil alih oleh jasa ini. Peminat tinggal mengunjungi http://www.skripsiekonomi.com dan dapat membeli skripsi dengan judul apapun dengan harga sekitar Rp 750 ribu per skripsi dan skripsi tadi diantar ke rumah.

Bisnis ini semakin menggiurkan karena banyak pejabat, bekas pejabat, eksekutif, atau pebisnis bahkan selebritis yang mengambil program S3 yang sebenarnya tidak punya waktu atau motivasi belajar untuk merenung atau tidak mempunyai kemampuan menulis sehingga tidak ada cara lain kecuali memanfaatkan jasa semacam itu.

Tidak diketahui seberapa jauh dan dalam kapasitas seperti apa bisnis konsultasi skripsi dilaksanakan. Program studi Magister Manajemen UGM pernah mengirim stafnya untuk pura-pura akan menggunakan jasa konsultasi tersebut. Bisnis ini ternyata mempunyai perpustakaan berupa ratusan skripsi, tesis, dan disertasi. Tidak diketahui bagaimana penyedia jasa ini memperolehnya. Beberapa pemberi jasa memberi garansi “DIJAMIN SAMPAI LULUS.” Konon tarif untuk pembuatan skripsi berkisar antara Rp 1 sampai Rp 1,5 juta. Untuk tesis, harga dapat mencapai Rp 2,5 juta. Salah satu pemberi jasa mengakui bahwa penghasilan sebulan kadang-kadang dapat mencapai lebih dari Rp 10 juta. Hal ini merupakan daya tarik menjamurnya bisnis ini.

Para dosen yang dimintai tanggapan mengenai hal ini menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai cara untuk mengecek apakah skripsi merupakan hasil pekerjaan menyontek atau hasil pembimbingan komersial. Pokoknya, kalau mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik apa yang ditulisnya para dosen sudah cukup puas dengan skripsi tersebut.

Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau yang berwenang sekalipun masih bergeming mengenai hal ini. Mungkin fenomena ini masih dianggap wajar sehingga mereka tidak perlu gegabah mengenai masalah ini. Mereka tampaknya bersikap “wait and see”

DISKUSI:

1. Siapa sajakah pihak yang berkepentingan atau stakeholders (pemegang pancang) dalam kasus di atas (baik eksplisit maupun implisit)?

Jawab:

Pada kasus diatas pihak yang paling berkepentingan baik eksplisit maupun implisit yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Karena Dirjen Pendidikan Tinggi memiliki wewenang yang kuat untuk mengambil alih menangani masalah yang terjadi seperti diatas.

2. Setujukah anda dengan pernyataan tiap pihak dalam kasus? Dapatkah tiap pihak dikatakan bersikap tidak etis?

Jawab:

Tidak setuju, karena hal-hal tersebut dapat dikatakan tidak wajar serta mampu menimbulkan hal-hal yang kurang baik dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja untuk penanganan secara khusus, sangat sulit cara penyelesaian masalah tersebut. Seperti yang terdapat dalam wacana di atas, para dosen tidak mempunyai cara untuk mengecek apakah skripsi tersebut merupakan hasil pekerjaan menyontek atau hasil pembimbingan komersial. Menurutnya, kalau mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik apa yang ditulisnya para dosen sudah cukup puas dengan skripsi tersebut.

3. Masalah etis apa saja yang dapat ditimbulkan oleh adanya jasa konsultasi skripsi?

Jawab:

Masalah yang timbul oleh adanya jasa konsultan skripsi seperti LULUS menjadi jaminan yang sangat penting didalamnya. Akibatnya, banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan uang untuk menggunakan jasa konsultan skripsi tersebut. Sehingga tidak sedikit pula mahasiswa yang lulus tanpa kemampuan yang sesuai dengan apa yang dibeli. Hal ini sangat memprihatinkan didalam dunia pendidikan nasional, akan banyak lulusan sarjana yang tidak setimpal antara gelar dengan kemampuan pendidikannya.

4. Haruskah jasa pembimbingan/ konsultasi skripsi dilarang? Jelaskan argumentasi anda dari sidut pandang etika.

Jawab:

Sebaiknya memang harus dilarang. Karena jika kita berbicara etika, konsultan skripsi tersebut mampu mengecam dunia pendidikan. Sangat tidak lazim sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang memiliki etika hanya ingin memiliki gelar sampai harus rela membeli atau menggunakan jasa konsultan skripsi.

5. Bagaimana pandangan anda terhadap prinsip etika bisnis “What is legal is ethical” (asal tidak melanggar hukum ya etis)

Jawab:

Dijaman seperti ini, kebanyakan dari masyarakat yang memiliki pikiran “peraturan dibuat ya untuk dilanggar”. Maka mereka pun beranggapan sama seperti prinsip etika bisnis tersebut “asal tidak melanggar hukum ya biarkan saja”. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang dunia bisnis, bisnis merupakan bentuk persaingan. Dalam bisnis yang ada hanya peraturan-peraturan hukum bisnis, bukan norma-norma etika. Karena, bisnis menurut saya sangat bertentangan dengan etika. Jadi untuk prinsip tersebut adakalanya dapat dibenarkan, ya asal tidak melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku didalamnya.🙂